Mewujudkan Transisi Rendah Karbon yang Adil bagi Negara-negara Berkembang

Banyak negara berkembang, terutama produsen bahan bakar fosil dan mineral, menghadapi dilema besar dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Di satu sisi, mereka sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun di sisi lain mereka masih sangat tergantung pada pendapatan dari sektor ini. Selain itu, faktor pertumbuhan demografis yang pesat di negara berkembang, mendorong kebutuhan infrastruktur berkelanjutan baru dalam jumlah besar, sementara kapasitas pembiayaan dan teknologi mereka terbatas.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dan beberapa negara berkembang mencoba merespon tantangan ini dengan merumuskan Equitable Framework and Finance for Extractive-Based Countries in Transition (EFFECT). EFFECT merupakan kerangka atau panduan kebijakan bagi negara-negara berkembang dalam melakukan transisi rendah karbon yang adil. Kerangka ini lahir dari proses konsultatif multi-stakeholder selama dua tahun dan diluncurkan secara resmi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27 tahun 2022.

EFFECT hadir untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap, melindungi hak dan kepentingan masyarakat terdampak, mendukung pencapaian SDGs, serta menjembatani kesenjangan kapasitas, teknologi, dan pembiayaan transisi. Prinsip utama yang dipegang EFFECT adalah:

1. Menjunjung prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (common but differentiated responsibilities).

EFFECT menekankan tanggung jawab bersama yang dimiliki oleh negara produsen dan negara pengimpor dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di negara-negara berkembang penghasil bahan bakar fosil.

2. Mendorong keadilan dalam distribusi biaya dan manfaat transisi antarnegara dan antar kelompok sosial dalam negara.

Kerangka kerja ini bertujuan untuk mendukung pembagian manfaat dan biaya transisi yang lebih adil, baik antarnegara maupun di dalam negara. Distribusi manfaat dan biaya transisi rendah karbon yang merata, baik antar maupun intra-negara, akan menjadi hal yang sangat penting untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan transisi, baik di tingkat lokal maupun global.

3. Membangun kemitraan internasional yang setara untuk transfer teknologi, penguatan kapasitas, dan pembiayaan.

Inisiatif ini menekankan pentingnya peran teknologi, pembiayaan, dan kemitraan, serta menjelaskan jenis dukungan yang dibutuhkan oleh negara berkembang dan emerging market produsen bahan bakar fosil untuk menjalani proses transisi ini.

Terdapat tiga pilar dalam EFFECT. Pilar pertama adalah dekarbonisasi sektor ekstraktif dan pengelolaan ketidakpastian. Pilar pertama memberikan panduan tentang cara mengelola prospek yang tidak pasti bagi bahan bakar fosil dalam ekonomi global yang semakin terdekarbonisasi, serta bagaimana memastikan bahwa proses ekstraksi, pengolahan, transportasi, dan pemurnian bahan bakar fosil dilakukan dengan emisi karbon serendah mungkin. Terdapat sejumlah panduan atau rekomendasi yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait energi, perusahaan minyak nasional, negara pengimpor, serta industri bahan bakar fosil, diantaranya:

1. Kurangi emisi dari proses ekstraksi, pengolahan, transportasi, dan pemurnian bahan bakar fosil semaksimal mungkin, dengan menerapkan teknologi dan praktik terbaik yang tersedia;
2. Ciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan emisi metana dan praktik pembakaran gas (flaring), serta mendorong elektrifikasi kegiatan hulu;
3. Jalin kerja sama dengan negara pengimpor untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam mengurangi praktik flaring dan venting di negara berkembang produsen bahan bakar fosil;
4. Ciptakan lingkungan yang mendukung alih teknologi rendah karbon, termasuk dengan menurunkan tarif perdagangan dan memanfaatkan kemitraan.

Pilar kedua adalah strategi keluar dari bahan bakar fosil yang berkelanjutan dan rencana transisi yang adil. Pilar ini memberikan panduan tentang cara mengelola penghentian secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat yang akan terdampak negatif, menjamin infrastruktur bahan bakar fosil baru agar tahan terhadap risiko masa depan untuk meminimalkan aset terbengkalai, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan iklim. Terdapat sejumlah panduan atau rekomendasi yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga di bidang keuangan, perencanaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, diantaranya:

1. Susun proses manajemen transisi adil yang inklusif dan efektif. Ini mencakup pemanfaatan mekanisme dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja;
2. Identifikasi siapa saja yang akan terdampak oleh penghentian bertahap bahan bakar fosil, dengan memperhitungkan tingkat informalitas di pasar tenaga kerja;
3. Jika memungkinkan, rancang infrastruktur bahan bakar fosil baru agar tahan terhadap perubahan masa depan;
4. Untuk menarik modal swasta, tingkatkan kapasitas perencanaan dan persiapan proyek guna mengembangkan portofolio proyek rendah karbon yang layak investasi;
5. Gunakan pembiayaan campuran (blended finance) secara strategis, dengan memaksimalkan dampaknya pada proyek rendah karbon.

Pilar ketiga adalah perubahan sistemik dan dekarbonisasi menyeluruh dalam perekonomian. Pilar ini menguraikan strategi untuk mencapai transisi jangka panjang menuju ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon, sambil tetap mewujudkan prioritas pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah didorong untuk memanfaatkan peluang baru dari ekonomi rendah karbon untuk mendiversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sambil melakukan reformasi sistem fiskal guna mengoreksi insentif yang tidak selaras, serta menghijaukan jaringan listrik guna mendukung dekarbonisasi industri dan memperluas akses energi. Terdapat sejumlah panduan atau rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah negara maju, industri dan organisasi internasional, serta kementerian/lembaga di bidang energi, keuangan, perdagangan, luar negeri, ekonomi, dan perencanaan di negara berkembang, diantaranya:

1. Laksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi, mencakup kebijakan energi, iklim, lingkungan, makroekonomi, fiskal, ketenagakerjaan, keterampilan, industri, infrastruktur, dan transportasi yang saling terhubung;
2. Tentukan rencana transisi yang kredibel, termasuk tonggak waktu, target, dan mekanisme pelaporan untuk memobilisasi pembiayaan transisi;
3. Bangun kemitraan baru yang saling menguntungkan antara negara produsen dan negara pengimpor, dengan pembagian sumber daya yang adil untuk mengatasi kemiskinan energi dan mendukung pembangunan lokal dan regional;
4. Berikan perhatian lebih besar terhadap nilai aset alam dan keanekaragaman hayati, dengan memasukkan modal alam ke dalam sistem akuntansi nasional, menciptakan insentif untuk melindungi ekosistem yang ada, dan membentuk mekanisme yang memungkinkan negara berkembang dibayar atas penyediaan jasa ekosistem global, seperti penyerapan karbon oleh hutan;
5. Mengingat skala pembangunan gedung dan infrastruktur perkotaan yang masih akan dibangun di negara berkembang, secara bertahap tingkatkan standar efisiensi bangunan dan berikan insentif untuk solusi energi terbarukan di lokasi (on-site).

Referensi: https://www.oecd.org/

Disusun oleh Febrianto Dias Chandra, ASN Kementerian Keuangan. Opini penulis tidak mewakili kebijakan institusi Kementerian Keuangan.